Ketua Komisi III DPRD, Endang Sodikin, bersama jajaran anggota DPRD Karawang, Muspida Kecamatan Rawamerta, Kepala Desa, Ormas GMPI, serta LBH Cakra dan perwakilan dari Pertamina EP lakukan peninjauan lokasi eksplorasi minyak dan gas di Dusun Bakan Huma, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta yang menjadi sumber keluhan masyarakat pada Rabu pagi lalu (10/11).
Sebelumnya, Rabu, 3 November 2021 lalu, masyarakat di Dusun Bakan Huma melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Karawang karena dirugikan atas adanya aktivitas eksplorasi minyak dan gas dari Pertamina EP di tengah sawah berjarak 200 meter dari pemukiman warga.
Setelah satu jam massa aksi berdemo, mereka kemudian diterima dan melakukan rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar. Sayangnya kegiatan hearing tersebut belum menemukan hasil dan keputusan yang jelas, sebab tidak ada perwakilan dari Pertamina EP yang hadir.
“Kepentingan kami ke sini sesuai dari rekomendasi hasil notulensi rapat dengar pendapat. Sekarang ini kami menampung keluhan masyarakat akan keberadaan Pertamina berhubungan dengan persoalan pertanian, badan jalan, dan lain-lain,” kata Endang Sodikin.
Pada kegiatan kunjungan tersebut, perwakilan pemerintah daerah bersama masyarakat maupun elemen lain yang berada di BBS-STO.01 Subang Field atau juga Lapangan Subang, bersama-sama melakukan pengecekan dan identifikasi masalah, serta keluhan masyarakat demi menemukan jalan keluar yang Endang Sodikin sebut dengan “Win-win solution” alias keuntungan bersama.
Warga terdampak, baik petani maupun masyarakat biasa menunjukkan lokasi-lokasi yang menjadi keluhan warga. Misalnya ukuran badan jalan menuju lokasi eksplorasi minyak dan gas yang memakan lahan milik warga. Kemudian permasalahan lain seperti sistem pengairan air sawah yang terputus, serta bebatuan sisa pembangunan jalan yang masuk ke sawah warga.
Dalam kesempatan itu juga, Endang Sodikin menjelaskan bahwa posisi pemerintah tentu akan bergerak sesuai dengan kewenangan daerah. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa Pertamina adalah BUMN yang sama-sama berkewajiban (seperti pemerintah daerah) untuk mengabdi kepada negara dengan menjaga objek vital seperti potensi minyak dan gas di Bakan Huma.
Untuk itu, seperti yang ia sebutkan sendiri, “Kami akan terus terima dan mendengarkan keluhan masyarakat karena kami dipilih oleh masyarakat, dan pihak Pertamina juga akan akomodatif,” kata Ketua Komisi III, kemudian ia meneruskan kunjungannya ke Dusun Bakan Huma untuk memastikan dan mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai udara panas, serta dampak lain dari eksplorasi Pertamina EP.
Wajir, perwakilan dari Pertama EP di BBS-STO.01 Lapangan Subang menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi di internal Pertamina di wilayah tersebut. Ia juga menejelaskan bahwa penyampaian harapan dari Gabungan Kelompok Tani di daerah setempat mengenai permasalahan pengairan sawah yang terkendala akan menjadi catatan penting.
“Semua yang tertulis dalam notulensi hari ini akan kami diskusikan, serta kami akan melakukan tindak lanjut di internal.”
Saat salah seorang warga menanyakan apakah permintaan mereka akan dikabulkan atau tidak, Wajir menjawab, “Kalau terjustifikasi secara fakta di lapangan, pasti segala sesuatu yang sifatnya, ini kan hal-hal tidak sulit ya, misalnya ada batu di sawah, karena faktanya ada, kita akan lakukan pendampingan pembersihan ya.”
Kemudian ia juga menceritakan ada kelompok tani yang menyampaikan pesan bahwa pertamina dan petani ini berdampingan tapi mereka kesulitan air saat kemarau. “Tadi ada masukan mengenai pola pemberdayaan lokal untuk melakukan penyaluran air. Pastinya ini jadi perhatian kita, paling tidak bagaimana kita nantinya bertengga itu baik dan memberi simbiosis mutualisme tentang keberadaan kita di sini.”
Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi menyampaikan terima kasih kepada Komisi III dan Pertamina karena sudah merespon kegiatan rapat dengar pendapat untuk melakukan verifikasi lapangan secara langsung.
Ia juga menegaskan bahwa selain ada beberapa tuntutan yang sifatnya sekunder, ada juga yang primer dari masyarakat. “Pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberdaayan lingkungan secara berkelanjutan, dan kompensasi bagi masyarakat yang kampungnya terdampak langsung oleh eksplorasi pertamina.”
Hal itu menurutnya harus terus direspon dan didukung pemerintah, karena aspirasi masyarakat ini harus diperhatikan. “Jangan hanya Pertamina menambang sementara hak hidup masyarakat atas kesehatan, air bersih, dan lingkungan lainnya tidak diperhatikan.”
Di Dusun Babakan Huma, Hajah Ati mengaku bahwa ia merasa ketersediaan air mulai berkurang, cuaca menjadi terasa lebih panas semenjak Pertamina berdiri di daerahnya. “Masyarakat meminta Pertamina memerhatikan kesehatan masyarakat, minta kebijakan dan tanggung jawab.”
Saat ditanya Endang Sodikin apakah warga ada yang mengalami sesak napas pasca aktivitas eksplorasi minyak dan gas, warga kompak menjawab, “Ada”.
Senada dengan Hajah Ati, Taslem, perwakilan para ibu ini juga mengaku sumur air minum miliknya sudah mulai jarang berair. “Kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, kalau keluar pun warna airnya kuning. Biasanya tidak kuning. Dulu di sini banyak air untuk diminum, sekarang airnya asin semua.”
Melalui Hajah Ati dan Taslem, para ibu di Dusun Bakan Huma meminta Pertamina untuk memberikan kebijakan demi kelangsungan hidup masyarakat baik dari sisi sumber air bersih, kesehatan, maupun kompensasi sebagai warga terdampak.
Pemerintah daerah, melalui Endang Sodikin mengatakan akan berupaya. “Dinas kesehatan nanti akan melakukan cek laboratorium, terutama yang berhubungan dengan keluhan. Kaitan dengan kompensasi, ada aturannya.”
“Tidak adanya program di sini akan menjadi masukan dan evaluasi bagi kami,” kata Wajir perwakilan dari Pertamina EP di BBS-STO.01 Lapangan Subang kepada warga Dusun Bakan Huma. Seperti sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa keberadaan Pertamina EP sebagai tetangga masyarakat harus sama-sama baik.
Kunjungan Komisi III DPRD ini diakhiri dengan penyampaian ringkas kepada warga yang dilakukan oleh Endang Sodikin. “Pada prinsipnya Pertamina sudah mendengar, terutama kaitan keluhan. Upaaya pemerintah daerah nanti melakukan komunikasi dengan Pertamina.”
Ia juga menegaskan hal-hal yang kaitan dengan Dinas Kesehatan, nanti akan dikoordinasikan dengan puskesmas setempat demi melakukan sampling. “Khawatir keluhan ini betul adanya karena faktor cuaca dan alinnya ada kendala atau penyakit di kulit maupun di organ lainnya. Termasuk tadi itu, sulitnya air, perlu ada pengecekan. Mudah-mudahan ada solusi, tadi sudah disampaikan, akan dikomunikasikan.”
Sekertaris Jendral ormas GMPI, Dadan Suhendarsyah menceritakan sedikit bahwa awal mula keterlibatan organisasi masyarakat yang dikelolanya dalam perjuangan masyarakat Dusun Bakan Huma berawal karena salah satu anggotanya tinggal di lokasi tersebut.
“GMPI menjadi bagian dari masyarakat terdampak, awalnya kan teman-teman GMPI yang tinggal di sini menyampaikan ke saya, terus saya teruskan ke LBH Cakra untuk pendampingan. Ya mudah-mudahan kegiatan hari ini mendorong warga untuk haknya dipenuhi Pertamina. Babakan Huma in ikan sangat dekat dengan titik api. Nah semenjak ada pendirian Pertamina hingga saat ini, belum ada program yang dirasakan masyarakat.”
Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi menegaskan, “Intinya janji pertamina harus terealisasi pada warga segera mungkin, kemudian kelangkaan air, kontraminasi air bersih, hal-hal ini, pasca ada pertamina, berpengaruh juga ke kesahatan, saya mendesak pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan uji laboratorium. Berdasarkan konstitusi ini ada hak iar untuk masyarakat, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Kami LBH Cakra akan terus mengawal sampai akhir, sampai tuntas.”
Terakhir, Ia menyayangkan Pertamina EP tidak menunjukkan dokumen aspek legal atas keberadaan dan aktivitasnya di Desa Sekarwangi. “Seperti bukti site plan, andalalin, dan lainnya, karena Pertamina ini persuahan pertambangan yang berisiko tinggi.”
Komentar