Belasan anggota Satpol PP cekcok dengan seorang ibu pendemo Citaman saat aksi di depan Pemda Karawang, Rabu (15/9). Gara-garanya, Satpol PP tidak suka divideokan. Belasan personel Satpol PP kemudian merundung seorang ibu yang terlihat sedang merekam jalannya aksi.
Satpol PP meminta ibu tersebut berhenti merekam. Si ibu membela diri, ia terus merekam jalannya demonstrasi. Ketika itu, ia sedang merekam orasi seorang ibu lain yang meminta Bupati Cellica Nurrachadiana datang menemui demonstran. Satpol PP terus menerus menghardik si ibu, tidak lama, rekan-rekan si ibu membela dan melawan balik hardikan Satpol PP. Sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan Satpol PP, kedua kelompok itu terlibat adu mulut.
“Videokan balik saja, kami juga tidak apa-apa divideokan oleh Satpol PP, kenapa Satpol PP tidak suka kami videokan,” kata seorang ibu membela rekannya.
Cekcok mereda ketika Ketua Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu, Didin Muhidin melerai barisan ibu-ibu.
“Mereka (Satpol PP) tidak suka divideokan, kenapa divideokan. Dia datang ke warga, akhirnya saling ngotot,” kata Didin kepada wartawan.
“Wajar divideokan, apalagi di era demokrasi ini. Cuman video saja dipermasalahkan. Menurut saya itu cuman hal yang kecil. Apalagi aksi demonstrasi kita ini dilindungi Undang-Undang. Demo kami tidak bodong kok. Kami sudah melayangkan surat dua minggu sebelumnya ke Polres, Bupati, dan DPRD,” sambung Didin.
Demonstrasi yang dilakukan puluhan warga Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan ini bukan yang pertama. Selama satu tahun ke belakang, mereka sudah berkali-kali aksi menuntut ganti rugi pembebasan lahan Tol Japek 2 sesuai harga pasar.
Dalam aksi kali ini, puluhan warga mendirikan tenda-tenda darurat. Di tiap tenda berisi pesan dan tuntutan. Intinya, mereka ingin ditemui Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Meski penentuan harga ganti rugi pembebasan lahan bukan tanggung jawab pemerintah daerah, warga hanya ingin berkeluh kesah. Warga ingin pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat dan bisa mengintervensi ganti rugi ke pihak-pihak terkait.
“Kemarin bupati janji menemui kami bertèpatan HUT Karawang. Namun saat kami datang ke kantor bupati malah beliau tidak ada di kantor. Padahal kami menunggu selama berjam-jam, tapi tidak juga datang?” Kata koordinator lapangan aksi kali ini, Sidik Somantri.
65 warga Desa Tamansari yang memiliki 88 bidang lahan menolak membebaskan lahan mereka untuk pembangunan Jalon Tol Japek 2. Alasannya harga yang dipatok pemerintah jauh dari harga pasaran. Harga yang dipatok pemerintah hanya Rp 600.000 per meter. Padahal harga pasaran sudah mencapai Rp 1,6 juta.
Warga mengancam akan bertahan dan tidur di depan Pemda bila tidak ditemui bupati. “Kami bertahan sampai bupati datang,” kata Didin.
Demonstrasi hari ini bertepatan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Karawang.
Komentar