Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang dibuka oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) secara umum dinilai gagal oleh Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana karena tidak memprioritaskan petugas lapangan non-PNS yang telah belasan tahun mengabdi.
Saat menggelar konferensi pers di Café Lapak Nopi, Kabupaten Karawang (12/11/2021), Sekretaris Jendral Federasi PKLB Indonesia, Tino Sanjaya menyebutkan kuota rekrutmen CASN P3K se-Indonesia tahun 2021 hanya 4.046 anggota. Sementara total desa di Jawa Barat saja mencapai 5.958 desa/kelurahan. “Jawa Barat saja hanya mendapatkan kuota CASN P3K sebanyak 292 orang, 117 untuk tenaga terampil, dan 175 untuk tegana ahli.”
Kuota tersebut menurut Tino Sanjaya tidaklah sepadan dengan beban PKLB di lapangan. “Dalam rasio perhitungan, seandainya 292 CASN P3K lolos seleksi dan diterima, maka tiap 1 orang harus memegang 3 desa atau kelurahan. Di Jawa Barat saja butuh sekitar 2.500 orang lagi untuk bisa bekerja secara maksimal.”
Menurutnya BKKBN RI mengakomodir petugas lapangan non-PNS yang telah bekerja belasan tahun lebih dulu. Sementara pembukaan jalur umum, dengan persayaratan umum ini banyak membuat PKLB non-PNS tidak lolos seleksi. “Lagi-lagi kami merasa didiskriminasi,” katanya.
Wakil Ketua Umum Federasi PKLB Indonesia, Luthfi Sella dalam kegiatan tersebut juga mengatakan bahwa tanggal 13-14 November 2021 adalah waktu pengumunan seleksi CASN P3K. “Saya berharap setiap anggota PKLB non-PNS bisa lolos seleksi. Pengabdian PKLB non-PNS selama ini sudah tidak bisa lagi diragukan, tertutama mereka menjadi ujung tombak di lapangan.”
Ia juga menegaskan apa yang menjadi harapan Presiden Jokowi untuk menuruntkan 14% angka stunting di Indonesia jangan sampai tidak tercapai karena perekrutan P3K tahun ini tidak maksimal.
Ketua Federasi PKLB Jawa Barat, Dimas Putra Permadi juga mengakatan nada yang serupa. “Rekrutmen CASN P3K kembali diselenggarakan tanpa memprioritaskan PKLB non-PNS. Padahal langkah mediasi dan audiensi dengan BKKBN provinsi dan pusat telah ditempuh jauh-jauh hari.”
Ia menilai jika pada saat masa pengumuman seleksi tidak sesuai dengan ekspektasi, menurutnya upaya PKLB non-PNS ini akan terus berlanjut hingga semua anggota PKLB non-PNS yang telah bekerja belasan tahun diangkat derajatnya.
Dalam kesempatan itu, Sekertaris Jendral Federasi PKLB, Tino Sanjaya juga menyampaikan jika BKKBN RI masih tidak bisa memenuhi keinginan terkait status kepegawaian, Federasi PKLB akan kembali melakukan komunikasi. “Namun bila tidak juga sesuai, terpaksa kami akan lakukan aksi di tiap daerah.”
Komentar