Belakangan ini, ramai terdengar isu terkait pemisahan bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjadi dinas sendiri. Ramainya perbincangan berawal ketika banyak peristiwa kebakaran yang tidak tertangani dan menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Damkar juga mogok di Telukjambe saat terjadi kebakaran di kawasan industri Suryacipta.
Kami coba menemui Acep Jamhuri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, menurutnya pembahasan terkait pisahnya Damkar dari Dinas BPBD masih perlu dikaji secara mendalam. Pengambilan keputusan soal kebijakan tersebut perlu diambil secara matang dengan segala pertimbangan. Selain itu juga perlu mempersiapkan fasilitas serta tenaga kerja yang cukup.
“Belum, karena kita memerlukan juga tenaga kerja, perkantoran, semua harus disiapkan,” ujar Acep saat ditemui di gedung Bappeda pada Kamis, 7 April 2022.
Namun, Acep Jamhuri atau akrab disapa Ajam merasa bahwa pemisahan tersebut masih belum terlalu penting. Menurutnya kinerjalah yang perlu disorot. Sebab menurutnya kinerja pemerintah yang baik adalah dinas yang memiliki banyak fungsi. “Sebetulnya tidak dipisah juga tidak masalah, yang penting kinerjanya, jadi konsep pemerintahan itu yang bagus ramping struktur tapi kaya fungsi, terlalu banyak struktur tapi fungsinya jelek tidak baik. Ramping struktur tapi fungsinya banyak itu baru konsep pemerintah yg baik,” lanjut Ajam.
Sampai saat ini memang wacana pisahnya bidang Damkar di BPBD belum ada hasil akhir. Bahkan menurut Ajam tidak hanya bidang Damkar saja yang mesti terpisah, namun juga Kesbangpol juga perlu terpisah.
“Bukan hanya bidang Damkar yang harus terpisah, namun juga ada Kesbangpol meskipun tipe B,” pungkas Ajam.
Komentar