Kejadian ini berawal sekitar bulan Maret 2020 lalu, kata Widiyantoro, Ketua RT 06 Perum Karaba, tanah di bibir Kali Kalapa mulai retak, tembok sedimentasi jebol dan air melintas dengan deras. Dua bulan setelahnya, pada Mei lalu, tanah di dinding jembatan dan tanggul juga mulai retak, sampai akhirnya kondisi menjadi seperti ini, tanah longsor, tanggul roboh, permukan dan dinding jembatan rusak.
Sejak pertengahan tahun lalu, proses panjang normalisasi Kali Kalapa yang telah mengalami banyak rapat dan koordinasi antara pihak pemerintah daerah, masyarakat Desa Wadas, Telukjambe Timur dan pihak Kawasan Industri, disebut-sebut telah menemui titik terang pada April 2021 lalu. Saat itu alat berat diturunkan oleh dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk melebarkan bibir sungai yang jadi penyebab terjadinya banjir.
Pelebaran bibir sungai tanpa pengawasan lanjutan ini disinyalir menjadi penyebab air menjadi deras dan banyak menyeret tanah di sekitar perumahan Karaba dan mengakibatkan longsor. “Ini kan kalau di kawasan KIIC hujan, meskipun di sini enggak hujan, airnya deras, sehingga tanah yang ada di sungai terus terbawa, abrasi. Tanah yang di pinggiran sungai turun, ke bawah lagi, turun lagi,” kata Widiyantoro. Ia juga mengatakan bahwa sekian kali peristiwa longsoran di daerahnya telah banyak membuat petugas PUPR datang untuk meninjau dan mengukur tanah, tapi setelahnya tak pernah ada lagi informasi lanjutan mengenai masalah ini.
Ia juga menceritakan bahwa semenjak itu, bulan Juni ia mengajukan rapat di desa dengan PUPR, KIIC, KJIE, namun tidak ada titik temu. Saat itu pihak dari kawasan belum menyanggupi penangangan maslah di perum Karaba, sebab pihak yang hadir mengaku tidak bisa memberi jawaban pasti. Jelang dua minggu, rapat kembali diadakan di kantor kecamatan, dihadiri oleh pihak KIIC, KCIE, Sandiego Hills, dan Pertiwi Lestari, namun tetapi masih juga tidak ada titik temu.
“Waktu rapat di Kecamatan itu juga dihadiri PUPR, Pak Dedi dan Pak Dudi, ada juga Pak Camat, pihak dari Polsek dan Koramil, namun yaitu tadi, habis dari rapat kembali datang meninjau lokasi. Waktu itu kondisi masih pada miring, belum roboh, setelah rapat itu juga belum ada konfirmasi apa-apa sampai sekarang.”
Pengabaian dari pemerintah, kemudian pihak yang bersangkutan ini menjadi terus menjadi musibah bagi masyarakat tepi Kali Kalapa. Oktober lalu, bangunan di tepian sungai mulai roboh karena longsor terjadi lagi. Kemudian pihak-pihak di atas tadi kembali datang untuk melakukan pengecekan. Terus begitu berulang-ulang, waktu itu warga berharap besar segera ada perbaikan, tapi kenyatannya tidak demikian. Hal itu juga yang mendorong Widiyantoro bersama para warga untuk datang ke Bapeda dan meminta bantuan atas masalah yang dialami masyarakat di daerahnya. Ia sedikit lega manakala pihak dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) di Bandung siap menurunkan bronjong kawat untuk menahan longsor. Tapi, setabah apapun ia dan para warga menunggu, pertolongan itu tidak pernah tiba.
“Memang sih, kami juga memahami dengan situasi sekarang, pandemi Covid-19, alesannya ini kan memang masuk akal, dana pembangunan yang telah disiapkan dialokasikan untuk penanganan Covid. Hanya saja, kami itu maunya, ini kan mestinya ada tindakan sementara dan permanen ya, nah yang tindakan sementara ini bagaimana. Minimal tanah yang di belakang rumah ini berhenti (turun) dulu, tidak terus turun, kalau untuk penangangan total ini kan biayanya besar,” kata Widiyantoro lanjut bercerita.
“Terakhir ini kami rapat di Sedana, Pak Lurah datang, Bu Celli (Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana) datang, pihak kawasan juga datang. Waktu itu sudah diatur titik pekerjaannya, waktu itu bahkan Bu Celli bilang ada dana 2,8 miliar, dan mempersilakan pihak kawasan untuk udunan. Kemudian dilanjut lagi rapat di Novotel, sama, dilanjutkan juga, setelah rapat itu, Wakil Bupati, Aep Syaepuloh, juga datang ke sini, 16 April 2021. Datang ke sini, lihat lokasi, dan itu juga masih belum ada kejelasan sampai sekarang.”
Ia kemudian lanjut bercerita, awalnya sebelum janji Rp 2,8 miliar itu keluar, ia dan warga sudah ke PUPR, kemudian disebutkan bahwa pemda Karawang tidak mampu untuk menangani Kali Kalapa. RT 06 ini berkirim surat ke BBWS atas saran PUPR, karena dananya tidak ada. Kemudian BBWS turun ke lokasi dan melakukan survei, tapi seperti apa yang diceritakan Widiyantoro, “Ya itu tadi, belum ada apa-apa. Waktu itu, saya berpikirnya dana ini mau dibagi-bagi, dari BBWS berapa, pemerintah daerah berapa, kawasan berapa. Karena sementara ini kan pengerukan ini itu alat beratnya dari Kawasan.”
Ia lanjut bercerita, waktu itu pihak Pertiwi Lestari ingin mengangkat tembok yang roboh ke permukaan dan dihancurkan, tapi warga keberatan, sebab jika tembok hanya diangkat, laju longsor tanah jadi makin habis, senan tembok itu selama ini juga menahan tanah. Terus pihak yang bersangkutan bertanya kepada warga, harus apa mereka ini, kira-kira begitu. “Ya kami jawab silakan aja, mereka yang bisa bawa ahlinya, mau dibronjong dulu atau apa, asal yang di belakang rumah-rumah ini diatasi. Kalau kami itu kan pake bambu, pegel tangan, kalau pake alat berat kan bisa lebih dalam ya.”
Kini terhitung tujuh rumah dan satu pos warga RT 06 perumahan Karaba, serta jalanan yang rusak telah menjadi korban dari tanah longor di bibir sungai Kali Kalapa. Kondisi parah ini sampai sekarang juga belum menemukan kejelasan seperti apa yang telah dikisahkan Widiyantoro di atas tadi. Salah satu warga, Pak Yayan bahkan mengatakan, “Cuma dikasih janji-janji surga.” Sebab realisasi dari ucapan para pemangku jabatan ini sama sekali tidak kunjung dibuktikan.
Sementara itu warga yang lain yang akrab disapa “Pak Haji” sangat menyayangkan sikap Bupati Cellica pada masalah yang kini tengah mereka hadapi. “Seharusnya kehadiran Bupati ini harusnya sudah ada eksekusi, tak perlu lagi ada cerita ini itu. Memang semua ini dilakukan secara bertahap, kan memakan biaya, makanya jangan hanya cerita-cerita. Kalau misalnya rapat anggaran diadakan tahun 2002, tahun 2003 itu dibangun, sudah, kita tenang. Ini enggak jelas, ngambang. Karena kan tanpa izin, kawasan tidak mungkin buang air ke sini, pasti ada keterkaitan dengan pemerintah, kan pemerintah itu mestinya tanggung jawab, ini bukan banjir bukan longsor, ini juga sudah abrasi, ini kan ngeri.”
Menurutnya, mestinya tanggul yang jebol itu diatasi terlebih dahulu, dibuat tanggul baru penahan air, sekarang ini karena roboh, air jadi sangat deras. Ia juga mengatakan, dirinya dan para warga lain, sebagai aset pemerintah mestinya diperhatikan dan didengar. “Kan ada pilkada ini kita disuruh milih ya, kita ini kan aset ya, ternyata kita ini tidak dihargai. Kita tidak menuntut, kita ingin pemerintah tanggung jawab dengan izin air dari kawasan ini, jangan beralasan kurang lebar atau apa, pada saat membangun ini kan amdalnya ada, kenapa tidak ditaati.”
Ia juga menyayangkan sikap dari pihak kawasan sebab sekian persen lahan serapan air yang saat ini berganti menjadi wilayah pembangunan tidak dibarengi dengan adanya pembangunan embung atau wilayah penampung air yang baru. Hematnya kini kubik air lebih besar mengalir ke Kali Kalapa dan membuat masyarakat mengalami longsoran tanah berkali-kali.
“Mari kita saling megnertilah. Tolonglah dibantu, karena ini kan aset pemerintah juga ya, mereka (baca: pemerintah) kan ngasih pajak dan segala macam, tapi jangan dampaknya di masyarakat begini. Lebar kali ini tadinya cuma tiga meter, sekarang enam meter lebih, bisa saja buaya masuk ke sini.”
Widiyantoro kembali menceritakan bahwa normaslisasi Kali Kalapa untuk di daerahnya sama sekali tidak ada masalah, ia justru senang karena ada perbaikan. Memang, ia sendiri tak menampik, timbul masalah lain dari normalisasi ini. Di dekat Perumnas sana, katanya, sekitar dua puluh kios bangunan di tepi kali sedang menuntut ganti rugi.
RT 06 ini berharap suaranya didengar para petinggi dan pemangku jabatan di Karawang. Sebab beban ini, rumah warga yang terdampak longsoran, dan jembatan penghubung kini mulai retak. Bahkan para warga memasang penahan air seadanya dengan bambu. “Karena menunggu dari pemerintah itu lama, akhirnya kita bendung sampai RT 05 seadanya, berfungsinya atau tidaknya, kami kurang tahu. Tapi yang penting kita sudah usaha, semoga Tuhan sudah lihat usaha ini.”
Ia menutup perjumpaaan Tim KopiPagi ambil bekeliling perumahan dan bercerita bahwa para warga di RT 06 ini menerima program ketahanan pangan pada Februari 2021 lalu. “Itu dulu di sini masih ada tanahnya, kami coba ajukan ke Dinas Pangan. Disetujui alhamdulilah, namun setelah disetujui, tanahnya keburu hilang.”
Komentar