Eksplorasi PT Pertamina EP di Dusun Bakan Huma, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta diduga menuai masalah. Sebelumnya, belasan warga yang tinggal di lokasi eksplorasi mendatangi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Cakra untuk meminta pendampingan hukum. LBH Cakra mengklaim, belasan warga ini mewakili sekitar 200 warga yang diduga terdampak aktivitas eksplorasi Pertamina.
“Kalau sekarang sih mungkin dampaknya belum terasa, sepuluh tahun, dua puluh tahun nanti, mungkin anak cucu kita merasakan dampaknya,” ujar Hasanudin, atau akrab disapa Londok, salah satu warga Dusun Krajan Bakan Huma, RT/RW 05/01, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta.
Setelah mengunggah berita soal laporan warga terdampak ke LBH Cakra, kami mencoba mendatangi lokasi aktivitas eksplorasi yang dilakukan Pertamina EP. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Di sana kami dibimbing oleh Londok untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi eksplorasi.
Di lokasi, kami disambut Sunarta. Ia merupakan salah satu warga yang tinggal sekitar 200 meter dari lokasi eksplorasi. Dari pintu rumah Sunarta, kami bisa dengan jelas melihat api berkobar dari lokasi eksplorasi. Tumpukan tanah yang mengitari area eksplorasi juga menjadi pemandangan kami ketika mewawancarai Sunarta dan Londok.
Menurut Sunarta, masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait aktivitas eksplorasi tersebut. Ia pun merasa kaget ketika ada aktivitas eksplorasi, bahkan pembebasan lahan pun ia tidak pernah tahu.
“Engga ada basa-basi dari pihak mana pun,” keluh Sunarta pada kami.
Bagi masyarakat yang sudah tinggal di sana selama lebih dari 30 tahun, Sunarta merasa dirinya dikhianati sebagai warga negara. Pasalnya ia merasakan langsung dampak dari eksplorasi sejak setahun belakangan ini. Sunarta selalu terganggu dengan suara bising aktivitas alat berat, ditambah hawa panas yang terasa sampai ke rumah, juga asap hitam yang setiap malam mengarah masuk ke dalam rumah.
“Saya kalau pulang kerja, tidur di lantai karena saking panasnya,” lanjut pria yang berprofesi sebagai petugas Security ini.
Selaras dengan Sunarta, Londok juga mengatakan hal yang sama. Selama ini warga setempat tidak pernah dilibatkan. Warga juga sama sekali belum pernah menandatangi persetujuan didirikannya area eksplorasi. Bahkan izin lingkungan dan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) juga tidak pernah transparan.
“Adanya perusahaan ini harusnya ada izin lingkungan, kami warga di sini, terutama saya sendiri tidak pernah tanda tangan izin terkait apapun,” jelas Londok.
Londok mengatakan, dampak rusaknya lingkungan akibat eksplorasi tidak akan terasa dalam jangka waktu yang dekat, namun efeknya akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Terutama bagi kesehatan, pencemaran lingkungan yang terjadi akibat eksplorasi bisa membuat warga mudah terkena penyakit. Terlebih aktivitas eksplorasi ini dilakukan dekat dengan pemukiman warga dan bersebelahan langsung dengan area pesawahan yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat sekitar.
Menurut Londok, ketika musim hujan tiba, sawah yang berdekatan langsung dengan area eksplorasi tercemari oleh minyak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa eksplorasi Migas yang dilakukan oleh Pertamina ini diduga mencemari lingkungan. Selain itu juga debu dari aktivitas kerja di sana membuat padi menjadi kotor dan kekeringan.
Kami juga mewawancari Suli, warga setempat yang berprofesi sebagai petani. Sejak ada eksplorasi Pertamina, sawahnya sering sekali mengalami kekeringan. Bahkan ia sampai harus menggunakan mesin penyedot air tiga kali dalam seminggu.
Ketika musim hujan, sawahnya selalu terendam banjir, sementera sebelum Pertamina melakukan eksplorasi, ia belum pernah mengalami hal tersebut.
“Saya ambil air pakai pompa untuk sawah,” keluh Suli.
Saluran air yang dibuat oleh Pertamina pun tidak berfungsi efekif. Menurutnya saluran yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan jalur pembuangan air, sehingga hal itu membuat sawah menjadi banjir. Keadaan air di tempat tersebut jauh lebih tinggi dari saluran air, sehingga air tersebut tidak terbuang.
Masyarakat Desa Bakan Krajan kompak mengkritik aktivitas eksplorasi migas Pertamina. Dari keterangan Londok, warga sudah melancarkan aksi sebanyak dua kali. Namun warga masih kecewa karena tidak ada respons dari Pertamina.
Menurut Sonia Fauziah, warga setempat, demo yang dilakukan adalah buntut dari keberatan warga terhadap Pertamina yang tidak meminta izin.
Hawa panas yang merembet dari titik eksplorasi, diakui oleh Sonia, membuat ia dan warga setempat jadi tidak nyaman. Air yang biasanya didapatkan dengan mudah, kini menjadi susah. Hal tersebut membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.
“Kita mau minta tolong ke siapa, minta tolong ke mana,” keluh Sonia.
Aktivitas bertani pun menjadi terganggu, selain karena air yang susah, warga juga tidak nyaman, sebab ketika turun ke sawah, mereka harus kepanasan akibat hawa panas yang berasal dari titik eksplorasi. Dalam setahun belakangan ini, juga panen padi jadi tidak maksimal, sebab kekeringan sawah.
“Kurang bagus, soalnya kering, jadi item,” jelas Sonia.
Kepada wartawan, Londok berkeinginan untuk terus berjuang bersama warga lainnya agar haknya bisa didapatkan kembali. Selama satu tahun ini, hidup Londok dan warga setempat tidak nyaman, aktivitas sehari-hari juga menjadi terhambat. Selain itu penghasilan juga jadi menurun, sehingga ia akan terus menuntut Pertamina agar memenuhi tuntutan warga.
Jawaban Pertamina
Humas Pertamina EP Zona 7, Duddy Muzahid menjelaskan soal pekerjaan yang dilakukan PT Pertamina EP di Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Di sana, Pertamina melakukan eksplorasi untuk mencari sumber-sumber minyak dan gas bumi yang baru dalam rangka memenuhi target pencapaian produksi nasional.
“Kalau eksplorasi itu begini, yang kami cari itu dapat atau tidak. Kalau misalnya berhasil, di situ nanti kami usahakan untuk bisa berproduksi. Namun apabila ternyata zonk, gagal, atau kosong, kami tinggalkan. Tapi si tanahnya (bekas eksplorasi) kami bebaskan untuk dikembalikan ke negara sebagai aset,” katanya.
Duddy juga menyatakan, perusahaannya tidak mungkin merugikan masyarakat. Melalui sambungan telepon, Duddy juga menyatakan tidak mungkin Pertamina merusak lingkungan atau melanggar aturan perundang-undangan.
“Semua prosedur yang ada itu pasti kami ikuti dengan baik. Itu poin utamanya. Sebetulnya kan kalau bicara eksplorasi, kami itu ditarget pemerintah. Misalkan begini, ketika ada titik yang harus dibor (untuk) eksplorasi di tengah alun-alun Kota Subang pun itu harus alun-alunnya yang pindah. Sebegitu pentingnya pekerjaan objek vital nasional dalam rangka pencarian sumber daya minyak dan gas bumi untuk memenuhi target produksi nasional. Kita harus menyadari betapa pentingnya migas ini untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Duddy. Ia juga menyatakan, PT Pertamina EP menggunakan jasa pihak ketiga dalam proyek pembebasan lahan untuk eksplorasi ini.
Duddy menyadari mungkin ada kekecewaan dari sebagian masyarakat yang barangkali tidak terakomodir dalam proyek eksplorasi ini, terutama kaitannya dengan ketenagakerjaan. “Adalah wajar, kami juga tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun kami tetap berusaha sebaik mungkin supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik.”
Malam kemarin, kata Duddy, pihaknya sudah mengirim perwakilan perusahaan untuk menelusuri sumber kekecewaan warga. Sebab informasi yang beredar, ada yang menjanjikan santunan ke warga sekitar sumur eksplorasi.
“Namun informasi dari Security kami yang mendatangi lokasi, (persoalan) itu sudah close. Artinya kalau begitu saya tidak tahu kekecewaan seperti apa, janji seperti apa yang dilakukan pihak kontraktor pelaksana di awal,” sambungnya.
Pertamina Ep siap meninjau langsung ke lokasi untuk mencari tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Duddy juga meminta masyarakat yang punya persoalan dengan eksplorasi migas Pertamina untuk menyampaikan langsung ke perusahaan agar bisa dicarikan solusi. Sebab sepengetahuan perusahaan, apa-apa yang dilakukan Pertamina EP sudah sesuai prosedur.
“Mungkin saja ada hal-hal yang kurang pas atau tanpa kesengajaan terjadi, misalnya ada minyak yang masuk ke sawah, otomatis kami akan lakukan penggantian apabila petani tersebut merasa dirugikan. Misalnya tanamannya mati atau terdampak. Nanti kami survei, kami ukur, kami lihat kondisi di lapangannya seperti apa. Kalau perlu melakukan penggantian, kami lakukan sesuai real yang terjadi di lapangan,” katanya.
Sementara itu, terkait protes masyarakat sekitar eksplorasi yang disuarakan LBH Cakra, Duddy mengaku heran. Sebab sampai sekarang ia belum tahu mereka mengatasnamakan masyarakat mana.
“Sepengetahuan kami, info di lapangan, yang datang bukan ratusan seperti yang diberitakan, tapi cuma lima orang. Ada pun yang mereka lakukan ke kami, kami akan ambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan prosedur hukum,” katanya.
Jawaban LBH Cakra
Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi mengatakan, warga yang mendatangi kantornya adalah warga yang rumahnya berdekatan dengan eksplorasi Pertamina. Pihaknya bahkan pernah menggelar pertemuan di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan sumur eksplorasi.
“Pernyataan Pertamina bisa dibilang salah,” katanya.
Soal rencana demonstrasi ke Pemda untuk menemui bupati dan anggota DPRD, Hilman mengatakan hal itu merupakan hak warga negara. Negara menjamin warganya menyampaikan pendapat.
“Demo dilindungi Undang-Undang, sebagai negara demokrasi kan wajar masyarakat atau siapa pun ingin menyampaikan aspirasi. Ini merupakan hak warga negara dan dilindungi Undang-Undang. Kan ada beberapa metode sebelum demonstrasi kami lakukan, misalnya dengna mengajak ngobrol perwakilan warga atau kami selaku pendamping warga untuk duduk bareng memecahkan persoalan ini.”
Komentar