Haji Saepul Riki bukan orang pertama dan satu-satunya yang memiliki lahan di Puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Adalah Odhie Iskandar, seorang pejabat di Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Karawang, sama-sama dipanggil haji dan sama-sama memiliki lahan di Puncak Sempur. Bedanya, Saepul Riki kena sidak anggota DPR RI Dedi Mulyadi dan Komisi III DPRD Karawang. Odhie tidak.
Kepada wartawan kopipagi.id, Odhie mengaku punya lahan sekitar dua hektare di sana. Di atas lahan itu berdiri tiga vila dan kebun terubuk. Ia mewarisi lahan itu dari orangtuanya. Tahun 80-an, sesuai pengakuannya, tanah yang ia warisi berada di Desa Cintalanggeng. Karena pemekaran, saat ini, tanah itu masuk dalam kawasan Desa Cintalaksana.
“Lahan saya sudah saya perbaiki, konturnya tidak turun-turun begitu,” katanya.
Ia bangun vila karena dulu sewaktu masih bertugas di Aceh Tenggara, ia membidangi bidang destinasi pariwisata tahun 2020. Ia ingin mengadopsi konsep pariwisata di Aceh Tenggara.
“Jadi mau diadopsi (karena) di sini belum ada bangunan tempat wisata yang menarik. Di sana itu laku banget. Hampir setiap weekend ada yang datang. Memang (vila saya) belum selesai, belum ada tempat tidur, AC. Baru bangunan. Saya bangun itu tiga. Bangunan memang belum difungsikan, terutama (karena) saya belum punya izin. Mungkin arahnya ke perizinan nanti sama-sama kita, sudah bikin persatuan,” kata lelaki yang akrab disapa Haji Odih ini di kantor tempat tugasnya yang baru di Disparbud Karawang.
Persatuan yang dimaksud Odih adalah Paguyuban Puncak Sempur.
Odih mengaku ia belum ingin membuka destinasi wisata di atas lahan miliknya, meski sudah dibangun tiga vila. Ia fokus pada kebun terubuk. “Tapi kami ingin dapat lebih. Kalau saya buat tempat wisata untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, bisa ada yang ngewarung, ada yang jadi pekerja saya. Kami ingin ada uang yang tertinggal di sana, yang bisa didapat oleh orang-orang di sana. Sudah waktunya Karawang Selatan bisa mendapat sentuhan seperti sekarang ini.”
Odih berpendapat, ribut-ribut di Karawang Selatan adalah sebuah dinamika. Itu artinya pemerhati lingkungan peduli pada alam. Namun, Odih juga punya pendapat lain. “Maaf ya, dulu kami ke sana jalan kaki, orang berkebun ya jalan kaki, sekarang bisa masuk mobil, kenapa sih diributkan?”
“Nanti aturan-aturan lainnya harus kita ikuti, tidak mungkin kita melawan pemerintah. Justru kami ada keinginan jalan didukung pemerintah. Justru kami senang. Kami tidak pernah ribut ada pembangunan jalan di tempat lain, tidak pernah. Jadi sekarang di sana ada fasilitas itu kenapa harus diributkan. Jadi kalau sekarang fasilitas bagus, bisa jalan di sana bagus. Memang ada dampak positif dan negatifnya, tapi di sini pengalaman saya kebanyakan dampak positifnya. Ya negatifnya kita atur kembali dengan peraturan baru. Kan semua tergantung keinginan masyarakat bagaimana, ya kita ikuti, kalau ada yang melanggar ya salahnya sanksi lah,” sambungnya.
Ketika ditanya soal pengurusan izin, ia berencana akan mengurusnya. Odih merinci kapan dan sampai di mana proses perizinan yang sedang diurus.
“Kami kan kalau mau bikin izin harus punya sertifikat dulu, kami sekarang sedang pengurusan sertifikat dulu, sertifikat tanahnya, dasarnya nanti sertifikat itu. Nantinya yang mau dijadikan tempat wisata yang mana yang mana. Kemarin masih pengukuran. Kan semua perlu proses, kami mana bisa, bikin sertifikat kan ada batas kiri kanannya.”
Tahun ini ia menarget semua perizinan bisa kelar. Namun ia tidak bisa memastikan. “Tapi kami pantau terus, kami cek, supaya lebih cepat. Saya kan tidak bisa operasikan, tidak bisa sewakan kalau saya belum punya izin, tidak berani juga kalau terjadi apa-apa kan susah. Terus tadi itu kan saya kehabisan uang.
Odih tidak ingin terburu-buru membangun vila yang kelak akan jadi destinasi wisata. Ia mengaku usahanya terbentur keterbatasan modal.
“Kami nunggu modal dulu, kami cuma sanggup segitu. Kan kami pegawai negeri, kami gadaikan SK PNS. Kami ini murni pribadi. saya pelan-pelan baru bangun tiga, ke depannya kalau ada modal (mau) bikin taman atau apa. Kan sedang ditanami pohon. Saya melalui proposal mendatangkan 2.000 pohon untuk penghijauan.”
Sebagai warga setempat, Odih mengapresiasi pengusaha yang mau membangun di Puncak Sempur. “Kami (di Disparbud) kan di koridor peraturan, saya senang, orang di situ sudah bisa kerja, minimal tukang bangunannya. Salahnya di mana coba? Ada yang salahnya di mana? Bisa tidak yang menyalahkan itu memberikan solusi. Kalau saya pribadi, orang yang menyalahkan itu harus bisa memberikan solusi. Orang sana menjerit loh, karena cuma hasil pertanian, sekarang ada infrastruktur pertanian, ya mereka bersyukur karena ada yang menunjang. Saya rasa belum pernah mendengar ada orang sana yang mengeluh, tidak tahu tapi di belakangnya, terutama Desa Cintalaksana semua terlibat kok.”
Odih mulai membangun dan menata lahan miliknya pada Januari 2021. Ia memperbaiki kontur tanah agar rata dan tidak miring. “Saya perbaiki kan miring-miring itu malah longsor.
“Kalau di Puncak Sempurnya ada dikasih paranet, itu bukan untuk saya sendiri. Begitu saya tata kembali itu dipasang beronjong, kami tata lagi. Dan punya saya tidak ada masalah, yang di sebelah Selatan juga kan sekarang ditanam ada pinus, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Sekarang kami babat apa ditata, dibikin terasering supaya tidak terjadi longsor. Sebagai upaya saya kan untuk menyelamatkan (agar) tidak terjadi longsor kan dipasang terasering itu. Kalau tidak ditanami pohon, musim hujan kami perkirakan akan longsor. Tapi ini kan, seperti yang di atas saya kan sudah dihijaukan kembali.”
“Itu kan saya yang pertama bikin itu, saya berani lho, modal nekat. Tidak ada yang berani bangun, itu kan tidak apa-apa, itu kan saya yang pertama,” tutupnya kepada wartawan.
Komentar