KBC (Karawang Budgeting Control) menyayangkan pernyataan Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karawang Yasin Nasrudin kepada media beberapa waktu lalu.
Kepada media, Yasin menolak usul anggota DPRD Karawang terkait penyediaan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan.
Direktur KBC Ricky Mulyana menuturkan, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di negara ini. pernyataan Kepala BPBD Karawang, menurut Ricky, menandakan ketidakmampuannya dalam memimpin dinas yang punya peran sebagai ujung tombak keselamatan rakyat.
“Yasin sudah jelas-jelas mengkerdilkan lembaga BPBD itu sendiri dengan cara menolak ide dan pemikiran dari legislatif. Padahal legislatif sebagai mitra eksekutif dalam mengelola anggaran harusnya disambut baik, ini malah langsung dipatahkan dengan alasan anggaran tidak mencukupi, bahkan pernyataan itu dilontarkan dalam acara ulang tahun Damkar yang mestinya diisi dengan spirit perbaikan menuju Damkar lebih baik dan dicintai masyarakat harus semakin menggema dengan pemikiran dan gagasan yang kuat,” katanya.
Menilik banyak insiden kebakaran ke belakang, gagasan yang dilontarkan anggota DPRD Taufik “Pipik” Ismail yang juga Ketua DPC PDIP Karawang merupakan usul yang baik.
“Nasib dan keselamatan nyawa masyarakat perlu dipikirkan. Apalagi beberapa kejadian kebakaran di Karawang banyak yang berujung korban meninggal. Kita bisa lihat kejadian kebakaran yang terjadi di toko mebel yang menelan korban jiwa di daerah Jalan Barata Perumnas-Galuh Mas. Kemudian kebakaran rumah makan meninggalkan korban jiwa masih di lokasi yang sama di jalan Barata. Dan yang sangat memukul, kejadian kebakaran di Ponpes di Cilamaya dengan delama korban meninggal dunia. Ini sejarah terburuk di Karawang, dari kejadian itu mestinya BPBD memikirkan keselamatan rakyat agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan harus tertangani,” sambungnya.
Sayang, kreativitas Kepala BPBD Karawang hanya mentok di anggaran. Padahal, kata Ricky, ada beberapa cara penganggaran yang bisa dicoba dengan APBD Karawang yang mencapai 4,5 triliun rupiah. Salah satunya pengadaan mobil pemadam kebakaran dilakukan secara bertahap.
“Bisa juga meminta bantuan anggaran ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berbasis kajian dan kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Apalagi PDIP yang pertama kali melontarkan usulan satu mobil damkar di tiap kecamatan merupakan partai pemenang pemilu di nasional. “Artinya suara DPC-nya bisa didengar sampai ke tingkat pemangku kebijakan yang ada di pusat, apalagi ini untuk kepentingan rakyat.”
Namun lagi-lagi, dua cara tersebut hanya bisa terealisasi jika antara eksekutif dan legislatif akur dan sama-sama sepakat.
“Ini salah satu temuan harga mobil Damkar yang dimuat media online Kumparan, harga untuk mobil pemadam kebakaran berbasis Isuzu Elf NMR71, dengan dimensi panjang 6 meter dan kemampuan angkut (GVW) 8 ton, banderolnya Rp 1,6 miliar. Itu sudah mencakup tangki 200 liter air, serta berbagai alat seperti gergaji mesin atau pembuka pintu,” jelasnya.
Menurut Ricky, harga tersebut masih terjangkau. Ia menambahkan, tidak perlu membeli mobil yang harganya mencapai Rp 24 miliar.
“Jadi heran ketika Kepala BPBD di ulang tahun Damkar berpidato apatis. Seharusnya pidato seorang pemimpin garda depan keselamatan rakyat yang membawahi pahlawan-pahlawan keselamatan harus berapi-api dan visioner sebagai penyemangat bukan malah melemahkan dengan alasan anggaran. Jangan-jangan kalau ada ide dan pemikiran kemutakhiran dari anggotanya juga tidak diakomodir atas dasar alasan yang sama.”
KBC menyarankan agar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mencopot Kepala BPBD Karawang Yasin Nasrudin. Sebab menurutnya, Karawang butuh orang yang visioner dan cerdas di tengah kemajuan peradaban. Ia percaya di Karawang masih banyak pejabat cerdas dan layak menjadi kepala dinas yang tentunya mampu memimpin dan mengakomodir jalannya RPJMD Cellica-Aep.
“KBC menyoroti politik anggaran hari ini tidak berbasis kepentingan rakyat contohnya mega proyek trotoar, gedung Pemda 2 dan masih banyak lainnya yang malah cenderung bermasalah,” tutupnya.
Komentar