Dalam aksi, para mahasiswa yang menamai diri dengan Gemak (Gerakan Mahasiswa Karawang) menuntut transparansi program beasiswa Karawang Cerdas. Mereka juga meminta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar untuk datang menemui mereka pada Kamis (23/9) lalu. Namun, keduanya tidak datang padahal mahasiswa telah berharap banyak dan menunggu berjam-jam di pintu gerbang Pemda Karawang yang ditutup dan dijaga petugas.
Sebelumnya sekitar lima puluh mahasiswa berkumpul di suatu tempat untuk membicarkan aksi dan melakukan koordinasi dengan stiap mahasiswa dari tiga kampus di Karawang yang akan turun ke jalan. Mereka kemudian bergerak menuju ke kantor Disdikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga) Kabupaten Karawang. Setelah melakukan orasi bertemakan Pendidikan dan program Karawang Cerdas mereka melakukan penyegelan kantor sebagai simbol sanksi dinas yang bersangkutan harus menaati peraturan dan ketentuan terkait Karawang Cerdas.
Empat puluh lima menit berlalu, rekan-rekan Gemak bergerak menuju kantor pemerintah Kabupaten Karawang. Lebih dari dua jam, mahasiswa tidak diperbolehkan masuk.
Koordinator Gemak, Ginting dalam orasinya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang belum melaksanakan evaluasi secara menyeluruh mengenai hasil dari audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia terhadap program beasiswa Karawang Cerdas.
“Bahkan Bupati mengatakan temuan BPK hanya dianggap temuan semata. Padahal ada indikasi korupsi dalam program ini,” katanya.
Ginting juga menyoroti soal uang beasiswa yang mengendap sebesar Rp 500 juta di rekening bank BJB, “Bagaimana uang sekitar Rp 500 juta ini bisa mengendap? Apa tidak ada cara lain untuk menyalurkan uang itu, berapa banyak orang yang bisa kuliah dan sekolah kalau uang itu disalurkan. Ini masih bicara soal pendidikan, belum berbicara tentang hal lain, isu-isu di Karawang sangat besar. Kami dari Gemak hadir hari ini untuk isu-isu yang ada di Karawang, bukan hanya gerakan mahasiswa untuk isu nasional apalagi populis, tapi fokus pada isu kedaerahan.”
Ia menyayangkan program Karawang Cerdas yang sangat baik karena bisa membantu masyarakat menjangkau pendidikan justru pelaksanaannya bermasalah. Ia juga menyoroti CSR (Corporate Social Responsibility) Pendidikan dari perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang.
“Ada yang namanya CSR Pendidikan, di Kabupaten Karawang ada sekitar 1700 perusahaan, yang mana bisa menyumbangkan dana, di mana transparansi soal ini, dari segi analisis kami, bahkan bila semua perusahan ini berpartisipasi, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga peruguran tinggi bisa disubsidi. Sekarang ini biaya pendidikan dari waktu ke waktu jadi semakin tingi. Ini harus ada jarring pengamannya, kalau tidak nanti makin banyak orang bodoh di sini.”
Meski gerbang utama harus bergeser posisi karena tak kuat menahan beban daya dorong rekan-rekan Gemak, akrhinya mahasiswa berhasil memaksakan diri untuk masuk. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan polisi. Di depan petugas, salah seorang mahasiswa bertanya kenapa dirinya ditendang petugas. Polisi membalas pertanyaan mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tidak tertib dalam aksi.
“Kami aksi damai pak,” kata salah seorang mahasiswa. Seorang petugas polisi membalas, “Pakai intelektualitasnya, kalian tidak tertib.” Petugas polisi yang lainnya menimpali, “Sudah pak tandai saja, tandai.”
Adu mulut antara polisi dan mahasiswa sempat terekam kamera wartawan. Akhirnya, adu mulut itu berhenti lantaran fokus petugas beralih ke belasan mahasiswa yang berhasil lolos dari penjagaan polisi.
Belasan mahasiswa yang berhasil lolos dari penjagaan ini kemudian mendatangi gedung Singaperbangsa tempat Bupati Karawang berkantor sambal menyanyikan lagu Darah Juang. Di depan gedung Singaperbangsa, mahasiswa menunjukkan surat untuk Bupati Karawang yang berkaitan dengan evaluasi Karawang Cerdas.
“Bila surat kami ini tidak mendapatkan balasan berupa evaluasi menyeluruh terhadap program Karawang Cerdas, kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak,” kata Ginting.
Tak lama berselang, muncul Asisten Daerah Satu Bidang Pembangungan, Ahmad Hidayat dan meminta maaf kepada rekan-rekan mahasiswa karena Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar tidak bisa hadir.
“Beliau menugaskan saya yang ada di sini, apapun yang disampaikan adik-adik mahasiswa, sementara dapat diterima dan mungkin akan kami sampaikan dan laporkan kepada pimpinan kami, Bupati. Yang jelas sekali lagi kami mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa, kiranya dapat menerima, ini tidak akan mengurangi makna penyampaian aspirasi ataupun harapan, itu saja sementara yang perlu kami sampaikan.”
Setelah itu perwakilan dari Gemak mundur dan mulai membubarkan diri dari halaman kantor Bupati dan meninggalkan kantor pemerintah daerah.
Saat dimintai tanggapan terkait kedatangan rekan-rekan Gemak, Ahmad Hidayat menjawab, “Ya kan begini, kalau kita lihat dari tuntutan yang disampaikan, itu sebetulnya proses yang panjang, apalagi ada yang menyangkut dengan hukum, kalau memang seperti itu. Tapi apapun yang mereka sampaikan, karena bentuknya aspirasi pasti akan dilaporkan ke pimpinan.”
Kemudian ia juga menambahkan sebab permasalahan ini berkenaan dengan berbagai instansi, ia perlu melakukan koordinasi. “Tapi apapun yang disampaikan, paling tidak kami kan perlu koordinasi, di sini kan ada Disdikpora, kebetulan dia yang memiliki data. Terus yang kedua ini kan berkenaan dengan hal kekurangan atau salah paham, kita kan ada inspektorat.”
Tetapi, seperti yang ia ucapkan sendiri, “Tapi bagaimanapun juga, yang namanya kehendak itu belum tentu bisa diterima semua, pasti akan dipelajari, akan diparsialkan, mana yang sifatnya kebaikan tentunya kita tindak lanjuti.”
Mengenai temuan BPK, yang bersangkutan mengakan bahwa ia belum mepelajari dokumen tersebut karena yang memegang data tersebut ialah Disdikpora. “Kalau ada temuan BPK, sejauh mana itu misalkan, kan bisa jadi suatu kasus, tapi bisa juga kalau memang temuan itu bisa diselesaikan ya diselesaikan.”
Komentar