Para tokoh masyarakat, pimpinan lembaga formal maupun organisasi yang bersifat kedaerahan seperti paguyuban maupun komunitas adat berkumpul bersama di Resto Swiss Belinn Karawang untuk melakukan diskusi dengan tema membangun keutuhan kebersamaan dalam rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan pada Sabtu, 29 Januari lalu. Kegiatan ini diinisiai oleh “Pipik” Taufik Ismail, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang serta Anggota DPRD Kabupaten Karawang.
Pada kegiatan turut hadir juga anggota dan pemimpin dari berbagai organisasi, misalnya seperti dari GMPI (Gerakan Militansi Pejuang Indonesia), LMP (Laskar Merah Putih), Barak, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kaupaten Karawang, BNPT (Badan Nasional Penanggualan Terorisme), serta para peserta dari pihak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, serta kepolisian dan angkatan bersenjata.
Sebelumnya ramai dibicarakan permasalahan atas ungkapan yang dilontarkan oleh Arteria Dahlan, perwakilan rakyat di DPR RI mengenai penggunaan bahasa sunda dalam persidangan di kejaksaan negeri. Selain itu, ramai juga polemik antar LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang sempat mengganggu kententraman di dalam masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pipik Taufik Ismail atau yang lebih akrab disapa Kang Pipik menjelaskan bahwa latar belakang dilakukannya kegiatan tersebut ialah untuk membangun silaturahmi antar tokoh masyarakat.
“Kita gagas silaturahmi antar elemen, tokoh masyarakat, ormas, LSM, kepemudaan, budayawan, seniman, paguyuban, tokoh agama, dan semuanya untuk menyamakan persepsi. Dinamikanya kan ada satu isu yang bersifat kedaerahan, kita harus samakan persepsi. Artinya dalam konsep bernegara itu kadang ada pencederaan yang dilakukan oleh oknum, bukan dari segi organisasi. Karena dari sisi organsisasi itu kita sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa,” jelas Kang Pipik.
Pada kegiatan silaturahmi ini, para undangan yang hadir merespons baik langkah awal yang dilakukan oleh Kang Pipik. Semuanya sepakat untuk menjaga nasionalisme demi kesatuan dengan kembali ke musyawarah dan mufakat dan menjunjung Pancasila.
“Kita-kita inilah yang harus bertanggungjawab untuk meredakan dan menghadiri konflik. Karena kita ini dianggap sebagai tokoh, sebagai pimpinan organisasi, pimpinan kepemudaan, paguyuban, serta yang lainnya. Kalau kita tidak sepakat, nanti bisa jadi bias, bisa saling menghujat, dan nanti bahaya untuk bangsa,” terangnya.
Dengan kegiatan tersebut, meskipun tak bisa menggaransi kondusivitas di masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Kang Pipik. “Dengan cara duduk bersama, komunikasi antar lembaga, tokoh, dan lainnya, kondusivitas bisa terjaga.”
Ia juga menegaskan hal-hal yang mengganggu kondusivitas biasanya bermula dari bagian akar rumput, dan hal itu bergantung pada seorang pemimpin. “Kalau pemimpinnya mudah tersulut, bahaya.”
Kang Pipik berharap kegiatan seperti yang telah dimulainya dapat menjadi kegiatan rutinan, namun karena posisinya dapat dilihat sangat politis ia berharap pada pemimpin daerah bisa melakukan kegiatan ini.
“Saya sih berharap Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, maupun Kejari bisa rutin mendiskusikan terkait hal untuk menjaga persatuan dan kesatuan.”
Komentar