Soal Izin Glamping: Satpol PP Mau Panggil, DLHK Kirim Tim

0
511

Penataan lahan Glamping Sempur Loji milik pengusaha asal Karawang Saepul Riki mulai dilirik Satpol PP Karawang. Ketika dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Karawang Asep Wahyu menegaskan akan segera memanggil pihak terkait.

“Saya akan undang dinas-dinas terkait, dari Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Karawang, dinas yang mengeluarkan perizinan, Amdal, lingkungannya nanti saya panggil. Karena kami tidak bisa menindak laporan sebelah pihak,” kata Asep Wahyu.

Sebelumnya diberitakan, Disparbud Karawang, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Karawang, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Karawang, dan PUPR Karawang satu suara terkait keberadaan izin Glamping Sempur Loji. Mereka kompak mengatakan proyek tersebut tidak mengantongi izin apa pun.

Terpisah, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana kepada Kopipagi.id mengatakan akan menegur aktivitas penataan lahan dan Glamping Puncak Sempur bila terbukti melanggar regulasi. Ia juga berjanji bakal secepatnya turun ke lapangan untuk mengecek.

Selain mengundang seluruh dinas terkait agar permasalahan jadi terang benderang, Satpol PP juga berencana mengundang pengelola proyek Glamping. “Kami panggil yang punya proyeknya. Kami akan tanya apa dia sudah mengantongi perizinan apa saja.”

Bila tidak terbukti tidak mengantongi izin, proyek Glamping Sempur harus dihentikan sementara sampai izin keluar. “Bukan ditutup, hanya jangan sampai ada kegiatan selama mengurus perizinan,” katanya.

“Mudah-mudahan minggu-minggu ini, kami panggil semua, PPUD (Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah) kami kebetulan lagi di lapangan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Karawang Wawan Setiawan ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Bupati Karawang yang akan menegur DLHK karena terkesan melakukan pembiaran terhadap proyek Glamping, menjawab singkat: Ya nanti dicek oleh tim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) DLHK Karawang.

Wawan menjelaskan, keputusan penghentian kegiatan ada di Satpol PP Karawang. Pihaknya tidak punya kewenangan untuk menghentikan proyek Glamping Sempur. Kewenangan DLHK, katanya, hanya sebatas cek lokasi dan memeriksa dokumen lingkungan.

“Kalau belum (dokumen lingkungan), agar segera dibuatkan,” tuturnya.

Pantauan terakhir di lokasi penataan lahan proyek Glamping Sempur, dari pandangan udara tampak puncak bukit yang sebelumnya berwarna hijau menjadi kecokelatan. Saepul Riki mengklaim penataan lahan yang ia lakukan hanya sebatas membabati rumput dan mencabut trubuk. Bukan menebang pohon-pohon besar. Sebagai ganti tanaman yang ia babat, Riki berjanji akan menanam pohon pengganti. Peneliti lingkungan Willy Firdaus mengkritik cara Riki memilih pohon pengganti. Willy menuturkan, Riki sebaiknya tidak menanam jenis pohon keras yang bukan tumbuhan lokal di Tegalwaru dan Sanggabuana. (Tim Redaksi Kopipagi.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here