Mahasiswa Beri Kejutan Pemkab di HUT Karawang: Tagih Janji Politik

0
1460

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Karawang memberi kejutan di hari ulang tahun Karawang ke-388 yang jatuh tepat hari ini. Mahasiswa yang menamai diri mereka dengan Gemak (Gerakan Mahasiswa Karawang) memasang tiga spanduk bernada protes di beberapa titik, Kamis (14/9).

Koordinator Gemak, Bayu Ginting menuturkan, pihaknya memasang tiga spanduk yang masing-masing bertuliskan “Karawang Cerdas, Ada? Ingin Cerdas Makan Baso”; “Menagih Janji Politik Cellica-Aep #Evaluasi1Periode”; dan “Seruan Aksi Evaluasi #388”.

Mahasiswa merasa kecewa dengan pelaksanaan program bantuan sosial Karawang Cerdas yang sudah berjalan bertahun-tahun namun selalu jadi temuan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia. Seperti diketahui, audit BPK tahun 2019 dan tahun 2020 menemukan berbagai pelanggaran dalam program Karawang Cerdas. Program pemberian beasiswa yang menyasar kalangan tidak mampu namun berprestasi ini banyak masalah. Mulai dari daftar penerima ganda, salah sasaran, kurangnya sosialisasi, hingga rekening mengendap di bank.

Mahasiswa membandingkan program ini dengan bagi-bagi bakso gratis yang digagas pemerintah sebagai bagian dari perayaan HUT Karawang.

“Selamat hari jadi Kabupaten Karawang yang ke-388. Tentu hari ini jadi peringatan atas semua pencapaian yang sudah diraih oleh rakyat Karawang. Semua pencapaian dan kemajuan tersebut merupakan hasil kerja keras rakyat Karawang. Semua kemajuan dan perkembangan sudahkan rakyat Karawang rasakan?”

Melalui spanduk ini mahasiswa ingin mengajak masyarakat Karawang untuk menagih janji politik Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. “Terutama janji di sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan isu sosial. Banyak juga dugaan dan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Mahasiswa berjanji, aksi yang mereka lakukan tidak berhenti sampai di sini. Ke depan mereka akan membuat aksi yang lebih besar lagi.

Sebelumnya, mahasiswa pernah melakukan aksi serupa pada Sabtu (11/9). Ketika itu, mahasiswa menyampaikan protes melalui tiga spanduk yang dipasang di jembatan penyeberangan Karangpawitan.

Tiga spanduk tersebut bertuliskan “MEGA-KORUPSI KARAWANG CERDAS”, “CELLICA-AEP GAGAL”, dan “MENAGIH JANJI CELLICA-AEP”.

Sementara itu Direktur Bidang Kajian pada KBC (Karawang Budgeting Control), Beno menuturkan, hasil kajian KBC merujuk pada hasil audit BPK pada tahun 2019 dan 2020, terungkap bahwa tim pelaksana dan tim verifikasi beasiswa Karawang Cerdas tidak bekerja maksimal.

Tahun 2019, BPK menemukan 147 penerima beasiswa yang namanya tercantum dua kali. Tahun 2020, kesalahan itu kembali terulang, terdapat 14 orang yang namanya tercantum dua kali sebagai penerima beasiswa. Kesalahan ini tidak akan terulang bila panitia dan tim verifikasi bekerja maksimal.

“Maka saya sampaikan terkait penerima beasiswa ganda ini, tim panitia pelaksana dan tim verifikasi tidak cermat. Seharusnya begitu kejadian di 2019, yang angkanya begitu besar, di 2020 harusnya lebih selektif dalam input data,” kata Beno.

Kasus penerima beasiswa ganda, kata Beno, bukan permasalahan sederhana. Sebab menyangkut kinerja dan integritas tim verifikasi. “Karena kalau lihat dari data realisasi anggaran beasiswa SMA-SMK dan perguruan tinggi, terjadi peningkatan realisasi. Dari tahun 2019 sebesar Rp 19,4 miliar, di tahun 2020 jadi Rp 29 miliar. Karena itu kami pertanyakan kinerja tim pelaksana dan tim verifikasi. Uang rakyat sebesar ini harus dialokasikan secara efektif, jangan sampai temuan di audit BPK terjadi lagi.”

Bila ditotal, 147 penerima beasiswa yang namanya ganda ini menerima anggaran Rp 205 juta. Ratusan juta rupiah ini direalisasikan dua kali kepada 147 penerima yang sama.

Kesalahan panitia beasiswa Karawang Cerdas bukan itu saja. Dari audit BPK tahun 2020, ditemukan fakta ada mahasiswa yang menggunakan uang beasiswa untuk membeli ponsel dan emas. Padahal, beasiswa Karawang Cerdas diperuntukan untuk pelajar tidak mampu yang berprestasi dan cerdas. “Sementara di sisi lain masih banyak mahasiswa kita yang kondisi ekonominya butuh bantuan dari pemerintah.”

Sejatinya, calon penerima beasiswa mestinya diberi pemahaman mengenai penggunaan uang beasiswa. “Si penerima bantuan ini harus tahu bahwa beasiswa ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap warganya yang kurang mampu namun berprestasi. Harusnya ini disosialisasikan. Karena ketidaktahuan peruntukan uang beasiswa, sehingga terjadi kasus penerima beasiswa memakai uang beasiswa untuk beli ponsel dan emas.”

Ke depan, KBC meminta tim pelaksana harus lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan. “Jangan sampai tidak tepat sasaran, yang tercoreng kan bupati. Padahal bupati sudah mengeluarkan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.”

Pada tahun 2019, hasil audit BPK mencatat 68 penerima beasiswa yang tercantum dalam daftar CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) namun tidak tercantum dalam daftar realisasi. Ada dugaan 68 nama ini diganti dengan nama lain. Tahun 2020, panitia melakukan kesalahan lebih fatal. Ada 10 orang yang bukan pelajar atau sudah tidak lagi sekolah tapi tercantum sebagai penerima bantuan. Di tahun yang sama, ada satu penerima beasiswa yang namanya tidak diusulkan sekolah. Padahal usulan dari sekolah adalah salah satu yang wajib dikantongi calon penerima beasiswa. Kesalahan panitia juga bertumpuk ketika BPK menemukan 13 nama penerima beasiswa yang tidak mengumpulkan berkas.

Tahun 2020, BPK menemukan Rp 571.400.000 uang beasiswa mengendap di bank. 5.714 orang penerima beasiswa tidak bisa mengambil semua uang beasiswa dari rekening masing-masing. Masing-masing penerima harus menyisakan RP 100 ribu di rekeningnya.

“Ini membuktikan ketidaksiapan panitia dalam menentukan mekanisme pengiriman beasiswa ke nomor rekening. Rp 100 ribu kan jumlahnya lumayan besar, biasanya kan limit terendah di rekening itu Rp 50 ribu, bukan Rp 100 ribu. Seharusnya ini dievaluasi oleh tim pelaksana kenapa uang beasiswa tidak bisa diambil semua sampai mengendap,” sambung Beno.

“Kesalahan-kesalahan ini menjadi bahan dorongan buat kami untuk mendalami realisasi program Karawang Cerdas,” ujar Beno.

Seandainya panitia dan tim verifikasi Karawang Cerdas mengikuti pedoman yang tertuang dalam peraturan bupati, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK tidak akan terjadi. Atau kalaupun terjadi, tidak akan terulang.

KBC mencurigai bisa saja permasalahan di lapangan lebih besar dan angkanya bisa jadi lebih membengkak. Maka dari itu KBC akan melakukan public review atas beasiswa Karawang Cerdas.

“Justru dengan hasil audit BPK ini kami jadi terdorong untuk melakukan public review. Ada dua objek yang akan kami kritisi. Pertama adalah akuntabilitas, kedua adalah efektivitas bantuan. Apakah ini sudah tepat sasaran atau belum, karena ini programnya untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Jangan sampai diterima oleh orang yang ekonominya mapan,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here