Dewan Minta Pemkab Percayai Data Kemiskinan BPS, Ekonom Usul Sebaiknya Didata Ulang

0
202
Seorang pedagang renta dan mural protes di Jalan Tuparev Karawang.

Anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha ingatkan berkali-kali agar pemerintah melalui organisasi perangkat daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS (Badan Pusat Statistik) sejak sebelum polemik kemiskinan ekstrem di Karawang mencuat ke publik. Ia berasumsi sebab data BPS tak hanya hasil atau bentuk statistiknya saja, melainkan juga ada hal lain seperti jumlah penduduk dan sub lainnya.

Menurutnya persoalan data tersebut perlu dipastikan kembali, tapi ia juga kurang sependapat dengan Bupati Karawang karena menyebutkan data BPS kurang tepat. Padahal menurutnya selama ini baik dari sisi penganggaran maupun kebijakan, pemerintah daerah selalu mengacu ke data dari BPS.

Misalnya, seperti yang ia contohkan, penilaian IPM (Indeks Peningkatan Manusia) selalu bersumber dari data BPS. Bahkan Pilkada, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lainnya mengacu ke BPS.

“Jadi kita jangan seperti kebakaran jenggot karena pemerintah pusat, kalau kita punya data, kita bawa ke sana, kalau punya data. Nah, jangan seolah-olah dua kaki, ke sana dan ke sini, satu sisi mengatakan data BPS tidak valid, tapi sisi lain menggunakan data BPS.”

Di lain sisi setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki jarring pengaman dalam bentuk penganggaran untuk membantu masalah yang muncul di masyarakat.

Natala merasa bupati perlu turun langsung untuk melihat kondisi yang ada sekarang ini. Ia telah meminta berkali-kali melalui Sekretaris Daerah, Acep Jamhuri, agar melakukan sinkronisasi. Seandainya memerlukan anggaran, ia akan menyiapkan anggaran tersebut.

“Jadi jangan asal dalam tanda kutip asal bos senang. DPRD dalam pemerintahan siap bantu kalau data BPS tidak valid, kan kita bisa carikan solusi. Jangan mengira-ngira, BPS itu pasti punya data.”

Terakhir, terkait upaya Bupati mengumpulkan para kepala daerah dan beberapa kedinasan beberapa waktu lalu, Natala mengaku senang karena pemimpin di Karawang sigap. Namun seperti yang ia katakan, “Tolonglah jangan karena ini sudah meletup saja. Simpel sebetulnya kan untuk permasalahan ini, sinkronisasi, tolong disinkronkan saja.”

 

Pendapat Akademisi

Ekonom dan akademisi Dr. Dedi Mulyadi, SE.,MM menyarankan Bupati Cellica Nurrachadiana untuk bijak dalam menanggapi data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik). Menurut Rektor UBP (Universitas Buana Perjuangan) Karawang ini, bila ragu dengan data BPS, sebaiknya bupati berkoordinasi dengan BPS dari tingkat pusat, provinsi, mau pun daerah.

“Kemarin kan sudah kumpulkan 25 kepala desa itu, mereka menyatakan tidak sesuai. Maka itu bupati perlu komunikasi dengan BPS untuk dapat mendengarkan pemaparan soal data miskin ekstrem di Karawang itu,” ungkap dia.

Apabila data itu benar, kata Dedi, maka itu tentu menjadi pegangan Pemkab Karawang dalam merencanakan penanganan kemiskinan di daerahnya. Namun, apabila keliru tentu ini bisa menjadi masukkan bagi BPS sehingga data kemiskinan di Indonesia dapat perbaikan dan akan menjadi lebih baik dalam penilaian kemiskinan di Indonesia.

“Makanya harus kroscek benar-benar kan ya, karena kan belum tahu penghitungannya gimana dan gimana saat proses pengambilan data, sampling dan lainnya,” jelas dia.

Menurutnya, proses pendataan bisa dimungkinkan terjadi kesalahan. Pasalnya, dalam masyarakat ada fenomena sosial. Di mana, punya rasa ingin mendapatkan bantuan padahal tidak masuk kategori miskin.

Sehingga bisa saja ketika petugas yang melakukan pendataan datang, masyarakat itu berbondong-bondong mengaku miskin. Ini perlu juga edukasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memperbaiki mental tersebut.

“Saat data bagaimana posisi masyarakat, jangan-jangan lihat ada yang bawa tas bawa catatan tahu kalau mau ada bantuan, pada ngaku miskin. Atau itu kan hanya sampling kan ya, harus dilihat margin erornya,” terang dia.

Dedi Mulyadi juga menambahkan, istilah miskin ekstrem sudah ada sejak lama. Kategori warga miskin ekstrem ada dua. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan.

Kompleksitas yang dimaksud memiliki ciri, yakni lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak punya fasilitas air bersih dan  situasi yang memadai.

Kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Yakni produktif usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel.

“Sedangkan menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem ialah kondisi di mana penghasilan berada di bawah parity purchasing power 1,99 dollar AS per kapita per hari atau setara dengan Rp12.000 per kapita per hari yang nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80 persen garis kemiskinan perdesaan masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here