Babak Baru Kekeringan Sawah di Cadaskertajaya

0
462

Polemik kekeringan sawah di Desa Cadaskertajaya belum selesai. Sebab sampai saat ini beberapa petani masih mengeluhkan persoalan yang sama. Turap yang bocor dan penguasaan air masih menjadi polemik bagi petani Desa Cadaskertajaya. Bahkan ada beberapa tempat yang sawahnya tidak teraliri air sama sekali.

Meski begitu, sudah ada niat baik dari pemerintah Desa Cadaskertajaya untuk memperbaiki irigasi di daerah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syamsudin, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa sudah ada itikad baik dari pemerintah desa untuk memperbaiki kebocoran turap. Gerak cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa itu membuat petani merasa tertolong.

Sama halnya dengan Sekretaris Desa Cadaskertajaya Desen. Ia merasa bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepedulian kepala desa pada masyarakatnya. Bahkan menurutnya itu sudah menjadi tanggung jawab perangkat desa.

Pengerjaan perbaikan turap yang bocor itu menggunakan anggaran pribadi Nurki selaku Kepala Desa. Menurut informasi yang kami terima, anggaran yang dikeluarkan oleh Nurki sebesar Rp2 juta. Anggaran tersebut juga merupakan dana talang yang akan diganti ketika anggaran desa sudah turun.

Seperti yang disampaikan oleh Nurki ketika diwawancara melalui sambungan telepon, anggaran yang dikeluarkan lewat kantong pribadinya itu akan diganti ketika anggaran dana desa sudah turun. menurut pengakuannya juga, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp4 juta, angka itu berbeda dengan informasi yang kami dapat.

“Nanti kalau cair dana desa yang harus diganti,” ujar Nurki.

Meski begitu sebetulnya ini bukan soal anggaran berapa dan dari siapa, menurut Deden, ini bisa dinilai sebagai bentuk kepedulian Nurki pada petani Desa Cadaskertajaya.

“Ini bukan soal dana pribadi, memang sudah menjadi kewenangan dan keharusan perangkat desa,” ujarnya.

Sebelum dilakukannya pengerjaan ini, Nurki, Deden, dan Syamsudin melakukan rapat untuk mencari solusi terkait kekeringan sawah yang diderita oleh petani. Syamsudin mendesak perangkat desa untuk segera melakukan pengerjaan perbaikan turap. Ia juga mengatakan, meski pengerjaannya kecil tapi berdampak besar bagi petani. Dan harus terus dilakukan secara berkala sampai permasalahan kekeringan ini beres.

Sehingga hasil dari rapat tersebut menghasilkan agar Nurki harus menggunakan dana pribadinya. Anggaran itu kemudian diperuntukan untuk penambalan turap yang bolong di hilir. Pengerjaan penambalan turap yang bocor sepanjang 50 meter dan pembuatan pintu bendoman dengan dicor. Hal tersebut juga dirasa akan sangat membantu petani untuk mengatasi kekeringan.

Awalnya Nurki ingin pengerjaan dilakukan lebih jauh lagi, sampai menemukan jalur Utara dan Timur. Namun saat ini masyarakat masih membutuhkan air, sebab pengerjaan ini akan menutup saluran untuk sementara. Sehingga saluran tersier akan kosong tidak ada air, sehingga pengerjaan baru dilakukan di arah timur.

BBWS Masalah Besar Selanjutnya
Sejak pertama kami datang ke lokasi kekeringan untuk mengecek keadaan di lapangan, petani selalu mengeluhkan turap yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) rusak. Turap yang dibangun oleh BBWS justru menjadi penghambat aliran air. Sehingga sawah daerah hilir menjadi kekeringan air.

Kebocoran turap yang kami temukan juga sangat parah, setidaknya ada 5 titik kebocoran besar yg membuat air mengalir dari saluran tersier ke saluran sekunder. Kebocoran itu membuat air tidak mengalir baik di saluran tersier.

Sempat ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengelola BBWS di tingkat desa. Tetapi upaya tersebut tidak pernah disambut baik oleh pengelola BBWS. Sehingga sampai sekarang masyarakat tidak pernah mendapatkan pertanggungjawaban pembangunan turap tersebut.

Upaya meminta pertanggung jawaban juga pernah coba dilakukan kembali oleh Syamsudin, Nurki, dan Deden. Namun lagi-lagi pengawas tersebut tidak bisa menghadiri pertemuan. Pertemuan yang dilakukan pada hari senin itu akhirnya menghasilkan solusi untuk menggunakan dana talang dari uang kepala desa itu tadi.

Seperti yang dijelaskan oleh Syamsudin, bahwa ia sudah coba mengadakan pertemuan dan mengundang perwakilan BBWS. Namun pengelola BBWS itu tidak mengindahkan undangan tersebut.

Senada dengan Syamsudin, Nurki juga mengonfirmasi bahwa apa yang dijelaskan oleh ketua BPD itu benar adanya. Pemanggilan itu bermaksud untuk menanyakan pertangungg jawaban dari pihak BBWS.

“Kalau tidak bisa diperbaiki tidak akan maksimal,” jelas Nurki.

Nurki juga berharap agar pengerjaan yang dilakukan oleh BBWS untuk dilakukan secara maksimal. Selain itu juga ia berharap agar UPTD kecamatan dan PUPR kembali membantu desa Cadaskertajaya. Namun pengerjaan harus dilaksanakan secara tuntas.

“Jangan sampai beberapa bulan udah bocor,” Ujar Nurki.

Pasalnya pengawasan yang dilakukan oleh BBWS ini tidak maksimal, sehingga mengakibatkan turap tidak berfungsi secara maksimal. Adapun pihak pelaksana juga tidak pernah diawasi oleh pengawas dari BBWS. Sehingga pertanggung jawaban pihak pelaksana yakni P3A tidak pernah ada.

Petani setempat Saepul Bahri merasa bahwa BBWS perlu mengaudit hasil pengerjaan turap tersebut. Pasalnya, pengerjaan selama ini tidak pernah transparan, sehingga petani sendiri tidak tahu-menahu terkait pembangunan tersebut.
“Kalau ada penyelewengan segera laporkan ke aparat penegak hukum, karena ini berhubungan dengan uang negara,” tegas Saepul.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here